Dalam tataran realitas saat ini militer memberikan warna baru untuk masyarakat Indonesia jika dahulu kita mengenal dan mendengar kata-kata militer orang akan menganggap sebuah kesatuan individu yang dilengkapi dengan beberapa senjata dan menggunakan seragam khusus. Yang peranannya menjamin keamanan dan pertahanan di Indonesia. Mereka dididik dengan pengasuhan yang begitu disiplin dan keras sebagaimana peranannya.
Konsep dasar akan militer saat ini, mulai berubah menjadi sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan dalam pertahanan dan keamanan. Kemudian memberikan pengaruh dalam percaturan politik di Indonesia. Kewajiban dalam memberikan perlindungan menjadi luntur, ketika lembaga ini mulai menunjukkan tindakan subversif secara halus dan kekuatan social politiknya seperti mengembalikan dwi fungsi ABRI, yakni fungsi militer dan fungsi social politik mereka tidak mengatakan bahwa tentara tidak boleh berpolitik, melainkan adalah politik tentara adalah politik negara.
Setelah dihapusnya dwi fungsi ABRI, kemudian timbullah kesenjangan di kalangan militer. Akibat dari faktor ideologi dan politik menimbulkan masalah-masalah persatuan. Namun kini, persatuan dalam visi dan misi kini mulai tergalang dengan baik guna membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sipil. Hubungan teori hubungan sipil –militer sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington bahwa usaha pengendalian sipil terhaddap golongan militer menurut kenyataannya dilakukan dengan dua cara yang di sebutnya : 1. subjective civilian control (pengendalian sipil subjektif). 2. objective civilian control (pengendalian sipil objektif).
Pengendalian sipil subjektif dilakukan dengan maximizing civilian power atau memperbesar kekuatan sipil dibandingkan dengan kekuasaan militer. Tapi soal ini tidak sesederhana tampaknya. Yang dinamakan “golongan sipil” itu bukan merupakan satu hubungan kelompok yang homogen, melainkan terdiri atas macam-macam golongan. Memperbesar kekuasaan sipil, berarti memperbesar kekuasaan golongan sipil tertentu. Konsepsi umum pengedalian sipil diidentikkan dengan kepentingan-kepentingan khusus satu atau lebih kelompok sipil. Dalam berbagai manifestasi sejarah pengendalian sipil subjektif diidentikkan dengan memperbesar kekuasaan kelas-kelas sosial tertentu dan memperbesar kekuasaan bentuk-bentuk konstitusional.
Dikotomi antara sipil militer adalah hasil dari peranan keduanya dalam menjalankan akan fungsinya. Tetapi dari fakta yang ada hari ini sesuai dengan kontrol sipil terhadap militer dalam aktifitas-aktifitas politik. Hal yang bisa dilihat adalah dengan contoh kasus yang ada ketika seseoang ingin elit poltik atau elit pemerintahan, mereka harus mengundurkan diri dari jabatan yang dia miliki (membuang atribut) paling tidak sampai dia pensiun. Hal ini untuk menghapus pemikiran masyarakat dengan cara militeristik Akibat adanya traumatic psikologis masyarakat dari zaman Soeharto, membuat nilai kepemimpinan militer sangat buruk. Dan dari kenyataannya saat ini, hubungan sipil-militer dari aturan ini memberikan angina perubahan yang besar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar