Pembahasan tentang dimensi politis kehidupan diawali penjelasan tentang dimensi kesosialan manusia, dimensi kesosialan memandang bahwa manusia secara individu secara hakiki bersifat sosial, Frans Magnis Suseno menyebutkan individualitas dihayati manusia dalam tindakannya yang sadar dan disengaja. Manusia bebas dan harus menentukan sendiri apa yang akan dilakukannya dan apa yang tidak ingin dilakukannya.
Dimensi kesosialan juga mencakup kehidupan masyarakat dengan seperangkat nilai, gagasan atau budaya yang apa adanya, pembahasan tentang dimensi politis manusia merujuk pada budaya politik suatu masyarakat. Budaya dapat menjadi cerminan bagaimana etika suatu masyarakat, etika politik juga tidak hadir dan bertugas mengkhotbahi para politisi atau langsung mempertanyakan legitimasi moral pelbagai kehidupan.
Dimensi politik sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapi, yaitu mahluk yang tau dan mau, yang disatu pihak memerlukan orientasi, sedangkan dipihak lain bertindak berdasarkan orientasi tersebut. Individu mengorientasikan dirinya dalam objek-objek misalnya objek politik. Hal tersebut disebut sebagai kemampuan ganda manusia, dan sesuai dengan kemampuan tersebut, Frans Magnis Suseno menyebutkan ada dua cara yang dapat dipakai untuk menata masyarakat yaitu penataan masyarakat yang normatif dan penataan masyarakat yang efektif.
Lembaga piñata normative masyarakat adalah hukum, sebab hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana harus bertindak. Hanya hukum yang bersifat normative dan tidak efektif, dalam artian hukum sendiri tidak dapat menjamin agar orang memang taat kepada norma-normanya. Dan sesuatu yang dapat secara efektif mengatur kelakuan masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, yaitu lembaga Negara.
Dengan demikian hukum dan kekuasaan Negara merupakan bahan bahasan utama dari etika politik. Lembaga hukum dan Negara merupakan suatu hal yang tidak terpisah, Negara yang memakain kekuasaannya diluar hukum sama dengan Negara yang otiriter sedangkan hukum tanpa Negara tidak dapat berbuat apa-apa.
Jelas baik hukum maupun Negara memerlukan legitimasi, sehingga hukum harus memperlihatkan mengapa tatanan inilah yang ditetapkan dan bukan tatanan alternative, Sedangkan Negara harus melegitimasikan penggunaan kekuasaannya. Dapat dikatakan bahwa tema utama dalam etika politik adalah masalah legitimasi hukum dan kekuasaan serta penilaian kritis.
Budaya politik individu memang bergantung dari lingkungan seseorang atau dari potensi fisik alamnya dan sumber daya alam. Keunggulan dari budaya menjadi signifikan sebagai kebanggaan dan kualitas dalam pertaruungan politik. Para elit politik dalam mengambil keputusan akan suatu kebijakan membuat landasan awal dari budaya yang menjadi pedomannya. Contoh kasus; terhadap orang yang tinggal di daerah pesisir, budaya dengan cara menyampaikan pendapat dengan suara yang lantang dan keras. Dari kebiasaan ini menjadi landasan bagi individu tersebut dalam percatutan politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar